sekuritas.co.id Informasi Sekuritas dan Investasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memberikan dorongannya pada Industri Jasa Keuangan untuk mengeluarkan produk-produk jasa keuangan alternatif guna membiayai pembangunan infrastruktur yang smapai saat ini menjadi perharian utama pemerintah. Pembangunan infrastruktur dianggap sangat penting agar aktivitas pertumbuhan ekonomi bergerak lebih cepat, terutama di luar pulau Jawa.
Nurhaida, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan bahwa, kebutuhan pembiayaan infrastruktur pihak swasta selama tahun 2015 s/d 2019 sekitar Rp.2.414 triliun. Target tersebut diharapkan bisa diperoleh dari pasar modal, perbankan, serta perusahaan pembiayaan.
Nurhaida menambahkan, “Belum lama ini KIK EBA juga dikeluarkan oleh sejumlah perusahaan, seperti Jasa Marga dan PLN SMF (Sarana Multigriya Financial)”.
Selain itu, pemerintah juga masih berusaha mendorong pemerataan ekonomi di seluruh pelosok Tanah Air. Darmin Nasution, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengatakan, ada 2 langkah yang saat ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.
Pertama, Pembanungan Infrastruktur seperti : 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyebar di seluruh pulau di Indonesia (Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional).
Kedua, Pengendalian distribusi dan harga pangan. Menurutnya komoditas pangan memiliki peran yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskininan di daerah terpencil. Maka dari itu, agar pemerataan bisa terjadi sampai pada level menengah ke bawah, komoditas pangan harus ditata dengan baik.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah mengatakan bahwa, pemerintah saat ini lebih membulatkan tekadnya dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh kalangan. Terlebih area-area Indonesia merupakan area kepulauan, sehingga kesenjangan ekonomi kerap terjadi. Sebagai bukti dari tekad tersebut, pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok negeri saat ini sedang gencar-gencarnya.
