sekuritas.co.id Informasi Sekuritas dan Investasi
Kementerian Kesehatan serta BPJS Kesehatan menekan ketentuan berbarengan berkaitan panduan tehnis proses pembayaran kapitasi berbasiskan pemenuhan prinsip layanan pada FKTP.
“Tujuan penandatangan ketentuan berbarengan ini yaitu untuk penyempurnaan ketetapan proses KBK yang bakal diberlakukan pada semua FKTP terkecuali untuk FKTP di lokasi terpencil serta begitu terpecil serta sarana kesehatan yg tidak ada jaringan komunikasi data, hingga KBK bisa jalan tambah baik serta bisa tingkatkan mutu layanan di FKTP, ” tutur Direktur Paling utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris lewat siaran pers yang di terima Usaha. com, Minggu (2/4/2017)
Manfaat tingkatkan mutu layanan kesehatan di sarana kesehatan tingkat pertama, sekarang ini sudah diaplikasikan pembayaran kapitasi berbasiskan pemenuhan prinsip layanan (KBK) yang sudah dikerjakan mulai sejak tahun 2016 pada puskesmas di 33 Ibu Kota propinsi dengan jumlah 995 puskesmas.
Aplikasi pembayaran kapitasi berbasiskan pemenuhan prinsip layanan (KBK) telah mulai dikerjakan sesuai dengan ketentuan berbarengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan serta Direktur Paling utama BPJS Kesehatan Nomor HK. 02. 05/III/SK/089/2016 serta Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Panduan Tehnis Proses Pembayaran kapitasi BerbasisPemenuhan Prinsip Service pada FKTP
“Pembayaran kapitasi berbasiskan pemenuhan prinsip layanan ini adalah cara pembayaran yang telah diaplikasikan di banyak negara yang memakai social insurance. System pembayaran ini dapat dibuktikan bisa tingkatkan performa dari FKTP dalam memberi layanan kesehatan pada peserta program, ” tutur Fachmi Idris.
