sekuritas.co.id Informasi Sekuritas dan Investasi
Otoritas Jasa Keuangan tengah mengingatkan BPR (bank perkreditan rakyat) di Sumatra Barat agar lebih prudent untuk penyaluran kredit serta menjaga rasio kredit yang bermasalah agar tetap stabil.
Indra Yuheri selaku Kepala OJK untk Perwakilan Sumbar telah menyebutkan rasio kredit yang masih bermasalah atau nonperforming loan/NPL BPR untuk wilayah tersebut, saat ini sudah berhasil melewati ambang batas yakni sebesar 8,76%, yang seharusnya tidak lebih dari 5%.
Kami telah ingatkan agar tetap NPL-nya terus dijaga, terus menjaga dari kualitasnya, sebab memang sudah cukup tinggi,” tegasnya, Selasa (28/02/2017).
Dia telah mengatakan NPL BPR Sumbar saat ini naik sebesar 0,27% pada tahun 2015 hanya sebesar 8,49%. Dari peningkatan rasio kredit yang bermasalah tersebut disebabkan lemahnya dari harga komoditas pada beberapa tahun terakhir, hal itu yang menyebabkan banyak debitur mengalami gagal bayar.
Khususnya untuk wilayah Sumatra Barat yang mayoritas kredit dari BPR yang langsung dialokasikan pada sektor usaha mikro dan juga kecil dalam bidang pertanian dan perdagangan untuk saat ini masih tergantung pada pergerakan harga komoditas.
Pada saat harga komoditas turun, jumlah debitur yang umumnya petani di wilayah pedesaan tidak sangguo membayar setoran dari pinjamannya.
Dari 98 BPR yang sudah tercatat di daerah itu, selama 2016 telah mencatatkan jumlah pertumbuhan aset sebanyak 7,81% sebelumnya Rp1,62 triliun saat ini menjadi Rp1,75 triliun.
