sekuritas.co.id Informasi Sekuritas dan Investasi
Pemerintah pusat serta daerah DKI Jakarta juga akan bersinergi membuat dua entitas berlainan dengan maksud untuk penyediaan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling tersambungsi serta saling bisa beroperasi.
Gubernur BI Agus Martowardojo menyebutkan, kolaborasi itu memanglah mesti ditempuh untuk mensupport system pembayaran nontunai dalam transportasi massal.
Kami memprediksi akhir tahun 2017 dua entitas tersebut juga akan terjadi, ” katanya dalam pidato dalam acara penandatanganan pada kerja sama pada BI, Kemenhub, serta Pemprov DKI Jakarta pada hari Rabu 6/9.
Dengan detil, entitas pertama terbagi dalam perusahaan transportasi BUMN mulai Damri, Commuterline, Raillink, Light Rail Transit LRT yang juga akan di pimpin oleh PT Kereta Barah Indonesia Persero.
Lantas, untuk entitas ke-2 terbagi dalam Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT), LRT Jakarta, serta PPD yang dipegang pada Pempriv DKI Jakarta. Agus menyebutkan, nanti pada akhir tahun 2018, dua entitas itu juga akan tersambung serta sediakan layanan yang terintegrasi penuh.
” Kami optimis masyarakat Jabodetabek juga akan memakai berbagai faedah dari product uang elektronik, ” katanya.
Diluar dua pembentukan dalam entitas tersebut, ada pula integrasi konsorsium beda yang sedang digodok kementrian PUPR yaitu, Konsorsium Electronic Toll Collection ETC. Konsorsium tersebut juga akan dipakai untuk menyiapkan transaski pembayaran tol nontunai.
Keseluruhannya, Bank Indonesia serta Kementerian Perhubungan RI menyetujui pengembangan integrasi system pembayaran elektronik bagian transportasi yang mencakup pembayaran transportasi untuk moda darat, laut, udara serta perkeretaapian, dan perparkiran serta jalan berbayar.
Periode waktu kerja sama itu yaitu lima tahun yang mempunyai pilihan untuk diperpanjang. Bersama integrasi itu, nanti masyarakat akan memakai uang elektronik dari beragam penerbit pada beragam moda transportasi.
Proses integrasi pembayaran itu juga akan diawali dari lokasi Jabodetabek, bekerja sama juga dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Gubernur Bank Indonesia, Agus D. W. Martowardojo, menyebutkan integrasi tersebut diharapakan tingkatkan efisiensi layanan umum melalui aplikasi pembayaran dengan non tunai.
” Hal semacam ini begitu penting, mengingat besarnya sebuah tuntutan juga akan layanan pembayaran yang kian aman lancar, serta efektif, bersamaan pesatnya perubahan tehnologi info, ” katanya.
