sekuritas.co.id Informasi Sekuritas dan Investasi
Pada senin tanggal 12 Desember 2016 Bank Indonesia (BI) dan Bank Of Japan (BOJ) resmi menandatangani perjanjian kerjasama Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan total mencapai 22,76 USD. Langkah ini ditempuh untuk menguatkan kerja keuangan antara Indonesia dan Jepang. Selain itu Kontrak kerjasama ini juga untuk bisa memenuhi kebutuhan likuiditas yang potensial dan aktual termasuk juga dalam menyediakan skema untuk pencegahan dan penanganan krisis. Selain itu kerjasama ini juga memuat komitmen antara kedua negara untuk bisa berperan dalam menjaga Stabilitas keuangan ditengah ketidakpastian kondisi pasar keuangan global, karena terbebani oleh kenaikan bunga acuan oleh The Fed.
Perjanjian antara BI dan BOJ pertama kali ditandatangani pada tanggal 17 Februari 2003 dan sudah beberapa kali di amandemen dan diperpanjang. Perjanjian terbaru di tanda tangan pada tanggal 12 Desember 2016 dan akan berlaku selam tiga tahun kedepan. Jalinan kerjasama ini bisa dimanfaatkan saat Indonesia dalam kondisi tidak stabil seperti mendapatkan tekanan dari cadangan devisa. Bukan hanya dengan Jepang, Pemerintah juga jalin kerja sama dengan Korea dan China. Kerjasama ini akan menguntungkan Indonesia karena Indonesia memiliki dana standby yang bisa digunakan bila diperlukan.
Kini Skema BSA yang diterapkan oleh pemerintah memiliki resiko yang minim, kerugian ada bila tidak digunakan dan akan kena Fee yang harus tetap dibayar. Selain itu BI harus bisa mencadangkan uang untuk Indonesia sehingga akan ada Cost nya bukan Cost Free. Sampai kini Bank Indonesia memang membutuhkan cadangan devisa lebih banyak agar bisa menopang stabilitas pasar keuangan. Sebab tekanan bukan berasal dari isu kenaikan suku bunga The Fed, namun capital outflow juga bisa terjadi karena dampak pilpres Amerika dengan kemenangan Donald Trump.
BI memang tidak bisa melakukan sesuatu lebih banyak untuk mencegah dana keluar. Sebab BI tidak didukung UU yang melarang devisa keluar. Hingga 3 Desember total outflow dari pasar obligasi dan saham 2,3 miliar USD. Sehingga pemerintah perlu mencegah dana keluar seperti menerbitkan instrumen baru dengan imbal hasil menarik.
